Sidang Interpelasi Ricuh, Forum Pasuruan Bersatu Tuntut Kinerja DPRD Selama 5 Tahun Terakhir
Pasuruan, Politiko News – Sidang interpelasi yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan, Jum’at (18/5/2019) terkait dengan mutasi di lingkungan pemerintah kota Pasuruan, pada 29 April 2019 lalu yang diakui belum mendapat izin tertulis dari Mendagri, tiba-tiba ricuh.
Agenda sidang yang digelar di Gedung Aditorium DPRD kota Pasuruan itu diwarnai dengan teriakan para Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Kota Pasuruan, yang tergabung dalam Forum Pasuruan Bersatu.
“Ayo masuk. Siapa yang tidak mengizinkan masuk, ini gedung rakyat, ini rumah rakyat,” teriak Kusuma, Ketum Lsm Surapati yang tergabung dalam Forum Pasuruan Bersatu.
Suara teriakan juga terdengar dari Rachmad Tjahyono, Ketua Laskar Merah Putih (LMPI),”Kami hanya ingin menyaksikan dan mendengar,” teriak pria yang akrap disapa kang Yono itu.
Kegaduhan yang terjadi jelang rapat interpelasi tersebut dipicu lantaran Lsm yang mengatasnamakan Forum Pasuruan Bersatu dan pihak yang tidak berkepentingan langsung dengan sidang interpelasi tak diijinkan masuk oleh ketua dewan, H. Ismail Marzuki Hasan, SE.
Menurut Rachmad Tjahyono, sidang yang digelar oleh dewan ini berasifat untuk umum, namun pihaknya dan masyarakat tidak diperkenankan untuk masuk yang jelas – jelas rapat tersebut terbuka untuk umum, “kami sangat kecewa terhadap DPDR Kota Pasuruan, yang melarang kami masuk, sedangkan rapat itu jelas – jelas terbuka untuk umum,” ungkapnya.
Dikatakan Kang Yono, bahwa mutasi jabatan yang dilakukan pemkot memang harus dilakukan untuk mengisi kekosongan – kekosongan yang dinilai dapat mempercepat proses pambangunan di kota Pasuruan.
“Kota Pasuruan ini perlu percepatan untuk melakukan pembangunan, jangan karena masalah mutasi yang terlalu dibesar besarkan lalu menghambat proses pembangunan di kota Pasuruan,” kata Kang Yono, Jum’at (18/5/2019) di kantor Forum Masyarakat Pasuruan Bersatu yang berlokasi di Pangsud.
Hal yang sama juga dikatakan Kusuma, bahwa masyarakat kota Pasuruan, saat ini dirasa sangat perlu pembangunan, seperti halnya di jalan Patiunus – KH. Mansur yang rusak parah sehingga banyak sekali korban berjatuhan, belum lagi normalisasi kedangkalan sungai gembong dan lain-lain.
“Kalau tidak segera dibangun, jalan KH. Mansur yang notabene rusak parah akan semakin banyak korban berjatuhan, belum lagi kedangkalan sungai gembong yang perlu segera di normalisasi agar tragedi kapal pecah dan tenggelam beberapa pekan kemaren tidak terulang,” terang Kusuma.
Sementara itu, Izul, yang juga tergabung dalam Forum Pasuruan Bersatu, mengatakan “Diharapkan agar Legislatif dan Eksekutif segera melakukan action untuk melakukan koordinasi yang baik demi terlaksananya pembangunan di kota Pasuruan,” tandas Izul.
“Kalau memang di adakannya interpelasi DPRD yang ujungnya cuma win-win solution, buat apa sidang interpelasi dewan ini di gelar yang hanya menghambat proses pembangunan yang seharusnya sudah berjalan,” tegas Izul.
Dalam hal ini, Lsm yang tergabung dalam Forum Pasuruan Bersatu, sepakat untuk menggerakan masa menuntut kinerja DPRD Kota Pasuruan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang dinilai kurang maksimal, “Kami siap untuk menggerakan massa besar-besaran untuk menuntut kinerja DPRD Kota Pasuruan yang kurang maksimal selama 5 tahun terakhir,” pungkasnya. (Gun)
Artikel yang berjudul “Sidang Interpelasi Ricuh, Forum Pasuruan Bersatu Tuntut Kinerja DPRD Selama 5 Tahun Terakhir” ini telah terbit pertama kali di:
No comments